Dalam dinamika sibuknya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), masalah berkelanjutan terus menghantui sistem zonasi. Berbagai praktik curang yang terungkap pada tahun-tahun sebelumnya kembali mengejutkan, sebagaimana dilaporkan. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh kegagalan perubahan aturan sesuai Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB, tetapi juga minimnya langkah proaktif dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi dan mencegah kecurangan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai bahwa kecurangan dalam PPDB, seperti gratifikasi, masih akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang karena tidak adanya perubahan signifikan sejak tahun 2021. Dia juga menyoroti bahwa sistem zonasi saat ini justru menyebabkan ketimpangan daripada mewujudkan pemerataan yang diinginkan. Zonasi, menurutnya, telah berubah menjadi arena persaingan untuk merebut kursi sekolah, di mana jumlah siswa yang mendaftar jauh melampaui kapasitas yang tersedia.
Sejumlah 30 aduan terkait dengan PPDB Jawa Tengah 2024 telah dilaporkan ke Ombudsman dalam waktu kurang dari seminggu sejak proses pendaftaran dibuka pada 11 Juni 2024. Aduan tersebut menunjukkan bahwa masalah ini masih sangat aktual dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Bentuk-bentuk kecurangan yang potensial terjadi pada PPDB meliputi suap untuk memuluskan penerimaan siswa, manipulasi kuota jalur prestasi, serta pemalsuan dokumen untuk memenuhi persyaratan administratif. Semua ini merupakan cerminan dari kelemahan sistem yang tidak hanya merugikan siswa dan orang tua, tetapi juga mempengaruhi integritas pendidikan secara keseluruhan.
Organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam sikap pasif pemerintah dalam menanggapi akar masalah PPDB serta minimnya upaya untuk mencegah dan menindak praktik berbagai kecurangan. ICW mendorong agar pemerintah lebih proaktif dalam menanggapi permasalahan ini sebelum situasi memburuk seperti tahun-tahun sebelumnya.
Penting untuk mengkaji ulang alasan penggunaan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, mengingat realitas lapangan yang menunjukkan adanya banyak praktik yang tidak sehat. Pemerataan yang diharapkan tidak sejalan dengan kenyataan, dan hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada.
Pendidikan bukan sekadar hak dasar, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan publik yang merata dan berkualitas kepada setiap warga negara. Dengan demikian, penting untuk menegaskan kembali komitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan transparan, sebagai pondasi yang kokoh bagi masa depan bangsa.
Dengan demikian, memperbaiki sistem PPDB menjadi sebuah prioritas yang tidak bisa ditunda lagi, demi menjaga integritas pendidikan sebagai tulang punggung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Jika dilihat dari kondisi saat ini, akar permasalahan persaingan untuk memperoleh sekolah favorit adalah ketidakmerataan fasilitas dan kualitas di setiap sekolah di kota atau kabupaten. Lokasi sekolah negeri yang terkadang berdekatan tidak teratur, menciptakan kekacauan bagi calon peserta didik dalam memilih dan terkadang mendorong mereka untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan pilihan yang sebenarnya bukan hak mereka.
Isu sistem zonasi telah menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat, bukan hanya terkait dengan jarak atau zonasi domisili calon siswa, tetapi juga terkait dengan perubahan kurikulum yang sering kali membingungkan pengajar dan siswa dalam proses belajar.
Semua persoalan ini akan terus muncul dalam dunia pendidikan, karena sistem pendidikan yang diterapkan saat ini cenderung mengikuti pola pendidikan ala kapitalis yang sejalan dengan sistem sekuler dan liberal dalam mendidik generasi muda.
Pendidikan berbasis zonasi tidak menjamin pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang setara, tidak hanya terbatas pada penyebaran calon siswa sesuai wilayah terdekat, tetapi juga menciptakan ketimpangan besar dalam fasilitas dan sarana antar sekolah.
Jika persaingan untuk memperoleh sekolah favorit dalam sistem zonasi dilakukan melalui kecurangan, ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendidikan. Namun, pembaharuan sistem pendidikan ini juga tergantung pada sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara--dengan sistem pendidikan kapitalis yang saat ini mendominasi dunia pendidikan.
Akibatnya, esensi sejati pendidikan sering kali terkalahkan oleh kepentingan ekonomi tanpa menawarkan solusi. Sekolah pun menjadi arena persaingan bisnis dalam pendidikan, dengan lulusan lebih fokus pada menjadi tenaga kerja industri yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi kapitalis.
Bagaimana caranya untuk mengubah sistem pendidikan zonasi yang kontroversial ini? Salah satunya adalah dengan mengembalikan sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam dan menciptakan generasi yang bertakwa sesuai dengan tujuan sejati pendidikan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, yakni mewujudkan generasi cemerlang yang bermanfaat bagi ummatdan menggunakan iman dan akalnya untuk berpikir.
Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Ankabut ayat 43,
"Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu."
Rasulullah saw. bersabda,
"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim." (HR. Ibnu Majah)
Mencari solusi tentang kisruhnya sistem zonasi hanyalah dengan mengubah sistem pendidikan terbaik yaitu dengan sistem pendidikan Islam yang ideal, di mana sistem pendidikan ini tidak memiliki perbedaan anggaran, fasilitas, ataupun infrastruktur antara sekolah satu dengan yang lainnya. Semua diberikan fasilitas sesuai kebutuhan.
Tanggung jawab negara dalam mengatur urusan pendidikan rakyat menjadi fokus penting agar masalah pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Islam memahami bahwa pendidikan merupakan hajat dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara. Pemerintah, dalam hal ini mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tiga pilar pendidikan dalam Islam yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Sehingga menciptakan hasil pendidikan generasi bukan tergantung pada sekolah saja, melainkan sinergi di antara ketiga pilar tersebut.
Terkait dengan sistem zonasi dalam pendidikan Islam, murid berhak sekolah di mana pun yang mereka inginkan, karena semua sekolah sudah memiliki standar kualitas yang sama, sehingga tidak perlu terjebak pada sesuatu hal yang bukan masalah pokok.
Maka, inilah beberapa hal yang dilakukan dalam sistem pendidikan Islam antara lain:
1. Menyediakan kurikulum berkualitas yang didukung tiga pilar pendidikan. Orang tua yang peduli pada pendidikan anak, masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan dan agama, dan negara yang berperan sebagai pemimpin, memastikan semua pilar berjalan secara efektif.
2. Negara tidak dibolehkan berlepas tangan dalam pendidikan. Pemerataan kualitas pendidikan harus dilakukan.
3. Pendidikan Islam sebagai solusi yang memiliki konsep pendidikan berbasis akidah Islam.
4. Kurikulum pendidikan Islam berkualitas tinggi, karena bersumber dari wahyu Allah.
5. Negara memosisikan diri sebagai pelayan dan pengurus rakyat, sehingga pendidikan bisa diakses oleh seluruh rakyat dengan mudah dan gratis.
6. Negara menjamin pendidikan rakyat, mulai dari fasilitas infrastruktur, kurikulum, penyediaan guru yang berkualitas, kesejahteraan guru hingga pembiayaan pendidikan yang ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Itulah beberapa solusi dan jaminan yang ditawarkan oleh sistem pendidikan Islam. Di mana negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jaminan ini bersifat langsung dari negara. Sejatinya, sistem pendidikan Islam hanya mampu diwujudkan jika sistem pemerintahan yang diambil adalah sistem Islam secara kaffah. Berbagai kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kalamullah dan sunnah Rasul-Nya yang akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Maka, saatnya umat kembali kepada Islam sebagai solusi hakiki bagi setiap persoalan yang ada di muka bumi ini. Wallahu a'lam bish shawab.
Oleh: Imtinana Nafilah / Aktivis Muslimah Purbalingga
COMMENTS