Pengamat Menilai Reshuffle Pada Era Jokowi Tidaklah Efektif

Muchtar Effendi Harahap Peneliti NSEAS

BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Jokowi telah melakukan dua kali pencocokan ulang Kabinet Kerja sejak memimpin pada Oktober 2014 hingga sekarang. 

Reshuffle pertama dilakukan 12 Agustus 2015, di mana ada lima nama yang terdepak. Mereka adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Seskab Andi Widjajanto dan Menko Menko Maritim Indroyono Soesilo.

Adapun yang bertugas menggantikannya adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Polhukam, ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menko Kemaritiman, Thomas Trikasih Lembong menjabat Menteri Perdagangan, Menko Peremonomian Sofjan Djalil digeser menjadi Kepala Bappenas.

Kemudian, eks Gubernur BI Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung dipercaya menjabat Sekretaris Kabinet.

Kabinet Kerja kembali mengalami perubahan personalia pada 27 Juli 2016. Ada 13 orang yang dilantik, baik baru masuk kabinet ataupun posisinya bergeser. Wajah baru pembantu Presiden ada yang berasal dari PAN dan Golkar, yang belakangan mendukung pemerintah.

Rinciannya adalah Wiranto menjabat Menko Polhukam menggantikan Luhut Panjaitan, Sri Mulyani menggeser Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan, Marwan Jafar dicopot dan digantikan Eko Putro Sanjoyo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan keluar dan diganti Sofyan Djalil.

Selanjutnya, Kepala BKPM Frangky Sibarani keluar dan diganti Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin diganti Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Sudirman Said diganti Archandra Tahar, Menteri PAN RB Yuddi Chrisnandi diganti Asman Abnur, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan diganti Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan diganti Muhadjir Effendy.

Kemudian, Luhut Panjaitan digeser dan mendepak Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman, Bambang Brojonegoro menjadi Kepala Bappenas menggantikan Sofyan Jalil, Enggartiasto Lukita mengganti posisi Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan.

Menyusul berpolemiknya pengangkatan Archandra Tahar, lantaran masih memegang paspor Amerika, dia lantas diberhentikan dan menunjuk Luhut sebagai Plt Menteri ESDM, 15 Agustus 2016. Selanjutnya, Ignatius Jonan kembali masuk kabinet dengan menjabat Menteri ESDM dan ditemani Archanda sebagai wakilnya.

Melihat perjalann reshuffle pada era Jokowi, pengamat menilai jika hal tersebut menujukkan kegagalan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Politik dan Pemerintahan NSEAS (Network for South East Asian Studies) saat dihubungi BANGKIT POS pada Senin, (14/8/2017).

"Selama Jokowi menjadi Presiden, sudah dua kali melakukan reshufle. Bagi saya, keputusan Jokowi melakukan reshufle itu menunjukkan kegagalan Jokowi sebagai pemimpin untuk mensinerjikan dan mengefektifkan Tim Kabinetnya dalam menyelenggarakan  urusan pemerintahan dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Muchtar juga menilai jika hal tersebut bermakna Jokowi tidak memiliki kepemimpinan yang efektif. Menurutnya justeru tidak memperbaiki kondisi dan hanya berdasar kepentingan politik pragmatis. 

"Rushufle di era Jokowi bermakna Jokowi tidak memiliki kepemimpinan yang pas dan efektif untuk urusan pemerintahan nasional. Dari pengalaman reshufle era Jokowi, ternyata tidak membuat  kondisi kinerja Jokowi semakin baik urusan pemerintahan dan rakyat Indonesia. Reshufle ternyata bukan solusi tepat untuk  membuat kondisi kinerja Jokowi lebih baik. Karena itu, adalah rasional dan obyektif pendapat bahwa  pergantian Menteri yang terjadi semata karena kepentingan politik pragmatis," pungkasnya. [as]