 |
| Mendikbud Muhadjir Effendy |
BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Masyarakat disuguhi perdebatan terhadap kebijakan Mendikbud, Muhadjir Effendy tentang Full Day School (FDS). Tidak sedikit ada pihak yang menolak kebijakan ini dan mendesak untuk dibatalkan.
Salah satu penolakan terjadi dilakukan oleh Ormas nahdhatul Ulama (NU). Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menilai jika konsep FDS yang digagas pemerintah melalui Kemendikbud itu sangat bertolak belakang dengan pendidikan madrasah yang selama ini berjalan. Program FDS dapat mematikan nasib guru-guru madrasah. Bahkan, NU menegaskan tidak ada kompromi lagi dan ruang dialog dalam persoalan ini.
Sehingga berkembanglah isu untuk mengganti Mendikbud atau membatalkan kebijakan FDS dengan Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres.
Menanggapi isu pergantian Mendikbud, pengamat sekaligus Peneliti Politik dan Pemerintahan NSEAS (Network for South East Asian Studies) Muchtar Effendi Harahap menilai jika isu pergantian Mendikbud tidaklah objektif.
"Saya pikir, isu ini semakin tidak objektif dan tidak rasional," ujarmya kepada BANGKIT POS pada Senin, (14/8/2017).
Menurut Muchtar pergantian Mendikbud justeru hanya akan merugikan kepentingan politik Jokowi. Padahal Jokowi tergolong tokoh yang punya motif ambisius kekuasaan.
"Lagi pula, mereshuffle Mendikbud secara politik hanya merugikan kepentingan politik Jokowi untuk bertarung lagi pd Pilpres 2019. Mendikbud secara sosiologi politik mewakili kelompok massa Islam Muhammadyah. Dalam perspektif kepentingan perolehan suara pemilih, adalah kontraproduktif bagi Jokowi jika mencopot Mendikbud. Kecuali Jokowi benar- benar berpikir tidak rasional dan tidak peduli tentang perlunya memperoleh suara pemilih. Padahal Jokowi ini tergolong tokoh punya motif ambisius kekuasaan," imbuhnya. [as]
COMMENTS