Ini Kata Pengamat Tentang Isu Reshuffle Jilid Ketiga Era Jokowi

Muchtar Effendi Harahap Peneliti NSEAS

BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Jokowi-JK pertama kali mengumumkan kabinetnya pada 26 Oktober 2014 di halaman Istana Negara dan dilantik sehari setelahnya. Kabinet Kerja itu diisi 4 menteri koordinator dan 30 menteri atau total 34 anggota.

Latar belakang anggota kabinet ini berasal dari kalangan porfesional dan partai politik pengusung pemerintah, yaitu PDIP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura. 

Rabu, 12 Agustus 2015 sinyal reshuffle yang sebelumnya disuarakan Presiden Jokowi dengan istilah evaluasi, terbukti adanya. Pukul 13.25 WIB di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi mengganti 6 menteri sekaligus. Maka Senin, 15 Agustus 2016, Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari posisinya setelah 20 hari menjabat atau masa jabatan menteri tersingkat sepanjang sejarah.

Rabu, 27 Juli 2016 Presiden Jokowi resmi memberhentikan lalu mengangkat 12 menteri sekaligus dari 34 anggota Kabinet Kerja. Seperti pada reshuffle pertama, ada yang dicopot dan ada juga yang bergeser. Namun yang menarik masuknya politisi PAN dan Golkar di dalam kabinet.

Meski sudah beberapa kali melakukan reshuffle, di masyarakat berkembang isu bahwa akan ada pengocokan ulang kabinet jilid yang ketiga pada era Pemerintah Jokowi. 

Peneliti Politik dan Pemerintahan NSEAS (Network for South East Asian Studies) Muchtar Effendi Harahap memberikan tanggapan tentang persoalan tersebut. Ia mengatakan belum mengetahui pasti tentang isu tersebut. 

"Terkait prakarsa atau issue reshufle kabinet Rezim Jokowi juga sulit diprediksi apakah akan terjadi atau tidak pd 16 agust 2017 ini. Juga kita mengalami kesulitan menentukan kebenaran akan reshufle itu. Disamping penentuan keputusan reshufle ini sangat personal Jokowi, juga terus dibangun pemahaman kepada publik bahwa reshufle itu hak istimewa Jokowi selaku Presiden. Meski secara politik hal ini kontroversial karena untuk menjadi Presiden, Jokowi harus didukung  gabungan parpol, bahkan dengan ketentuan Presidential Threshold segala," ujarnya kepada BANGKIT POS, Senin (14/7/2017).

Menurutnya di Indonesia tergolong sulit dalam memprediksi peristiwa atau keputusan politik. 

"Di Indonesia ini kita sulit memprediksi pristiwa atau keputusan politik baik penguasa negara maupun Pimpinan Parpol. Salah satu sebabnya, aspek kelembagaan politik masih tergolong tradisional feodal, sangat tergantung pada aktor individual dan  personal, bukan mékanisme kerja berdasarkan regulasi atau manual  ditegakkan bersama," imbuhnya. [as]