ETERNANEWS, JAKARTA - Akhir-akhir ini sedang ramai memperbincangkan peristiwa bentrokan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa bentrokan ini terjadi antara dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (7/9). Penyebab adalah karena adanya konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.
Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mencuat sejak 2004. Pada waktu itu, PT. Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama.
Berkaitan dengan dinamika tersebut, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menegaskan agar pemerintah jangan mengawali dan mempertajam pertentangan di kalangan rakyat. Kepada wartawan Eternanews beliau mengatakan, "Kebijakan Pemerintah di Tanah Melayu Riau dan cara brutal Polri terhadap rakyat yang mempertahankan tanah kelahirannya sangatlah deskriminatif dan represif. Hal demikian berdampak mempertajam pertentangan berdimensi SARA dalam masyarakat Indonesia yang majemuk."
Mantan Ketua MUI ini juga menyarakan agar pemerintah seyogyanya tidak berdalih bahwa itu hanyalah miskomunikasi di bawah, padahal itu sejatinya adalah malpraktek kekuasaan yang lalim dan tidak adil, yakni hanya mementingkan penguasa tapi membuat rakyat menderita.
"Hal demikian bertentangan dengan jiwa Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Juga, tidak melaksanakan amanat Sila Kelima Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya Din Syamsuddin.
Beliau juga mengingatkan kepada peemerintah untuk jangan bermain api dengan masalah SARA karena akan menjilat muka sendiri. "Seperti seruan PP Muhammadiyah dan PBNU, investasi asing di Pulau Batam selayaknya dihentikan. Para Menteri tidak usalah membuat pernyataan angkuh karena itu akan menjatuhkan ditimu sendiri. Pengusaha Tomi Winata sebaiknya menyadari langkahnya selama ini salah dan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang akan mengejarnya ke ujung dunia," tuturnya.
Lebih lanjut terhadap peristiwa ini beliau mengajak kepada semuanya, "Mari rawat kemajemukan dan kerukunan Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban," tambahnya.
Berdasarkan penelusuran kami, sampai saat ini pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080. []
COMMENTS