Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menganggarkan dana senilai Rp966 juta untuk setiap unit mobil listrik Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan motor listrik dipatok Rp28 juta per unit.
Alokasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Beleid itu membagi anggaran pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis baterai untuk PNS eselon I dan II.
Rinciannya, harga mobil listrik untuk pejabat eselon I adalah Rp966 juta dan Rp746 juta untuk eselon II. Nominal tersebut belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi daya.(CNN Indonesia)
Selain itu, Sri Mulyani memberikan Rp 550 ribu, ( Rp 18 ribu hingga Rp 25 ribu) per hari untuk para ASN di setiap Kementerian atau Lembaga untuk biaya makanan penambah daya tahan tubuh.
Pro kontra tambahan gaji ASN untuk vitamin sudah mulai muncul. Banyak masyarakat melihat kebijakan ini dilatari kepentingan politik praktis. Mengapa kebijakannya muncul saat isu kontestasi mulai memanas. Tak sedikit masyarakat menyampaikan pandangan bahwa rencana ini tak tepat dalam mengalokasi dana negara bagi kesejahteraan rakyat.
Masih banyak orang miskin butuh uluran negara, juga masih banyak tenaga honorer yang mengabdi bekerja untuk negara tanpa imbalan pantas.
Pengadaan mobil listrik menjadi sorotan, apalagi melihat subsidi yang dijanjikan pemerintah. Mobil listrik tentu hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya. Jadilah subsidi tidak tepat sasaran, padahal masih banyak persoalan transportasi yang dihadapi rakyat yang lebih mendesak.
Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait subsidi untuk mobil listrik, mereka yang membeli mobil listrik berasal dari kalangan mampu sehingga tak perlu disubsidi. Tidak hanya itu, Anies juga menilai bahwa mobil listrik justru menambah macet khususnya jalanan di Ibu Kota.
Apakah masih ada rasa keadilan di hati kalian? Subsidi mobil listrik Rp 80 juta per unit- dibayar dari uang rakyat di APBN. Menkeu anggarkan pembelian mobil listrik lewat APBN, Ketua Assosiasi Mobil listrik adalah Kepala KSP, Sementara subsidi BBM dan pupuk untuk rakyat dikurangi.
Subsidi untuk rakyat dikurangi, dipersulit pula, pengangguran meningakat,kemiskinan dimana-mana, dimana rasa empati dan adil untuk rakyat.
Bagaimana rakyat akan merasakan sejahtera ketika hukum dan kebijakan yang diterapkan hanya memihak pada segelintir orang saja, inilah wujud dari sistem saat ini yang rusak dan merusak.
Islam menjamin kebutuhan pokok rakyat semuanya dengan adil termasuk dalam transportasi dan tidak mengutamakan pejabat atas rakyat biasa.
Negara memiliki kawajiban untuk mengusahakan kemakmuran ekonomi berjalan secara terus menerus tanpa menolerir krisis. Ada beberapa langkah yang mestinya dilakukan negara untuk menjamin kesejahteraan penduduk.
Pertama, dengan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu. Kedua, memberantas penimbunan uang. Ketiga, memberantas monopoli tanah. Keempat, pelarangan pasar saham dan mendorong aktivitas ekonomi riil. Kelima, menghapuskan pajak, mewajibkan zakat, mengharamkan riba, judi, dan menimbun harta. Keenam, sistem pengupahan yang memungkinkan upah pekerja tersebut mengalami penurunan di saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Hal-hal tersebut merupakam implementasi sistem ekonomi Islam yang telah terbukti mamakmurkan umat Islam disepanjang peradaban Islam.
Sebagai contoh, ketika pada masa Khalifah Umar bin Khathab (13-23 H), semua rakyat hidup sejahtera hingga penduduk wilayah Yaman yang biasanya menjadi mustahik, tidak lagi berhak menerima zakat karena semua sudah sejahtera. Ini bukti bahwa Islam kaffah yang diterapkan oleh Daulah Khilafah solusi yang terbaik. Wallahu'alam bi shawwab. []
Oleh: Sudarti (Aktivis Muslimah Purbalingga)
COMMENTS