ETERNANEWS - Di awal 2022, masyarakat indonesia dihadapkan akan kesengsaraan hidup yang akan lebih berat. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah sama sekali tidak berpihak pada masyarakat. Mulai dari kenaikan harga BBM, naiknya harga minyak dan langkanya minyak goreng, naiknya PPN sebesar 11%, sampai pada isu bahwa pemilu 2024 akan ditunda dengan dalih demi kestabilan ekonomi Negara. Mari kita telusuri, kenapa BBM varian Pertamax mengalami kenaikan harga?. Mengutip pada ‘Kontan.co.id’, Bank Indonesia pada tanggal 10 april 2022 pukul 06.55 WIB menerangkan, di bulan April terjadi inflasi mencapai 0,68% dibandingkan dibulan-bulan kemarin. Ini mengakibatkan harga bahan pokok makanan, seperti minyak goreng meningkat hingga sebesar 0,24% per bulanan, BBM naik hingga 0,18% bulanan, daging ayam 0,08% per bulan, serta bahan bakar rumah tangga naik hingga 0,04% bulanan. Pada sektor kenaikan BBM yang mencapai 0,18%, atau naik dari harga awal yaitu Rp 9.000/liter menjadi Rp 12.500/liter, menyebabkan masyarakat yang terbiasa menggunakan pertamax beralih menggunakan pertalite yang notabene lebih murah. Tentu, perubahan kebiasaan masyarakat ini dalam berjalannya waktu akan membuat ketersediaan Pertalite menjadi langka karena masyarakat lebih cenderung untuk memilih antri untuk mendapatkan Pertalite karena lebih murah daripada harus membeli Pertamax yang harganya melambung tinggi.
Akibat konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga minyak dunia naik. Hal ini dikarenakan Rusia adalah negara penghasil dan pemasok minyak terbesar ke tiga dunia setelah AS dan Arab. Sehingga pasokan minyak dunia terganggu dengan sanksi yang dikeluarkan oleh Imprealisme AS pada Rusia. Apalagi berdasarkan laporan IEA (International Energy Agency) Februari 2022, terdapat peningkatan proyeksi pertumbuhan tahunan permintaan minyak dunia tahun 2022 sebesar 3,2 juta barel per hari menjadi 100,6 juta barel per hari, hal ini dipicu oleh pembatasan covid-19 yang mereda. Tentu hal ini menyebabkan naiknya harga minyak mentah dunia karena tingginya permintaan dan penawaran. Tercatat harga minyak naik hingga Naik menjadi USD 96 per barel pada 8 April 2022. Tingginya harga yang naik juga menyebabkan Indonesia tidak bisa mengontrol dan terus terjajah mengikuti harga minyak dunia, sehingga keniakan BBM tidak terhindarkan. Kenaikan 10% BBM berbanding terbalik dan sangat tidak relevan dengan kenaikan upah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 rata-rata hanya sebesar 1,09 persen di 2022. Ini menjadi acuan dimana kenaikan harga BBM dan bahan pokok tidak sebanding dengan upah buruh yanng sangat rendah, sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial yang lebih besar, angka kemiskinan yang merajalela serta daya beli masyarakat sangat rendah.Pembatasan expor di Eropa juga berakibat peralihan pada minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) merupakan bahan utama yang banyak digunakan oleh seluruh umat manusia, termasuk di Indonesia.
Penggunaan terbesar minyak goreng adalah kebutuhan untuk memasak di setiap rumah tangga dunia namun juga digunakan dalam segala sektor. Akibat naiknya kebutuhan minyak dunia sehingga tuan tanah di Indonesia dapat memonopoli harga dan kelangkaan minyak karena daya beli yang meningkat. Adanya Permendag No. 06/22 menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) kemasan Premium dengan harga 14.000 perliter, untuk kemasan sederhana 13.000, dan untuk harga HET minyak curah seharga 11.500 perliter. Namun setelah itu muncul Permendag No. 11 Thn 2022 yang Mencabut HET dan menghapus Domestik Market Obligation (DMO) yang mengatur produsen wajib menjual minimal 30% hasil produksi minyak pada pasar domestik. Point penting pada Permendag No. 11 adalah pemerintah memberikan kebebasan bagi produsen minyak (Sinar Mas, Wilmar, Indofood Group, dll) untuk menentukan harga sendiri. Dan terbukti setelah aturan tersebut berlaku pasokan Minyak goreng banjir kembali di pasaran dengan harga paling murah 24.000-25.000 perliter. Belum lagi penghapusan DMO yang juga memberikan kebebasan produsen minyak untuk menjual minyak ke luar negeri maupun dalam negeri. Meskipun produsen migor dikenakan pajak ketika export dengan dihapusnya DMO. Hal itu tidak berdampak sama sekali bagi produsen. Karena dia telah mendapatkan keuntungan dari berbagai sisi.
Dari rezim, produsen mendapatkan kucuran dana subsidi sebesar 7,28 T. Dari rakyat dengan keuntungan harga yang ditentukan sendiri. Serta dari pasar dunia yang sedang naik hingga hampir 100 USD per barel.Selain harus terjepit dengan krisis yang terus terjadi akibat krisis energi, Rakyat harus dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah buahan, sayur sayuran, serta gula konsumsi. Belum lagi, per 1 April harus ditambah dengan naiknya kebijakan tarif PPN sebesar 11 persen yang juga semakin membuat harga kebutuhan pokok melambung. Penyesuaian UU No 7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan kebijakan fiskal hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional serta nilai tukar rupiah ditengah ketidak pastian keuangan global. Beberapa naiknya kebutuhan pokok juga imbas dari keadaan internasional, contohnya kedelai. Indonesia yang notabenya masih menjadi negara pengimpor kedelai. Sehingga harga kedelai dunia yang naik karena improtir terbesar mereka yaitu imprealisme amerika serikat mengalami inflasi hingga menyentuh 7%. hal ini memicu naiknya harga input pertanian sehingga para petani di negeri paman sam menjual dengan harga lebih tinggi. Akibatnya Indonesia tidak bisa mengendalikan harga kedelai dan sempat menjadikan pengrajin tahu tempe mogok produksi.
Begitu juga impor daging dan gula juga mengalami nasib yang sama yaitu ketidak stabilan harga pasar dunia sehingga berdampak sampai ke Indonesia. Harga kebutuhan pokok yang naik seperti cabai mencapai 60 rb perkilogram, bawang merah telah mencapai titik 33,500 perkilogram, bawang putih naik menjadi 33,500 perkilogram, di sisi lain harga daging ayam menembus harga 40,200 perkilogram, harga telur ayam naik 25,300 perkilogram, belum lagi gula pasir 14,500 rb perkilogram, tepung terigu seharga 9.000 serta daging sapi naik menjadi 143.00 perkilogram. Ini sangat berbanding terbalik dan tak sebanding dengan kenaikan yang ada pada upah buruh yang hanya berkisar 1,19%. Tentu hal ini tidak sebanding dengan proyeksi naiknya inflasi maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kondisi naiknya harga barang khususnya komoditas impor dan kebutuhan pokok selain itu karena krisis keuangan negara akibat fokus alokasi dana APBN 2021 terbesar adalah penyelesaian proyek strategis nasional karena realisasi kontrak proyek dan kegiatan yang diselesaikan di 2020 dibayar pada tahun 2021. seperti penetapan anggaran yang dilegitimasi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembangunan ibu kota baru (IKN) sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun hingga 2045 mendatang.
Dari total tersebut, APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun- Rp92,34 triliun. Untuk 2022, pemerintah menyiapkan dana senilai Rp510,79 miliar di APBN 2022. Hal ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 Pemerintah juga telah mengalokasikan dana kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) senilai Rp. 1,3 triliun. Perinciannya selain alokasi PMN ke BUMN, APBN juga dipakai di Mandalika melalui penganggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp. 1,18 triliun Apabila ditotal anggaran yang digunakan mencapai Rp. 2,48 triliun. Setara beasiswa 200 ribu mahasiswa. Menteri PUPR mencapai 13,3 T, belum proyek bendungan Sadawarna, jalan trans Papua Merauke Sorong, dan bandara Mandailing Natal serta pelabuhan Sanur. Apalagi belanja modal 2022 difokuskan untuk menyelesaikan proyek Infrastruktur prioritas dan mendukung modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Sehingga APBN yang terkuras untuk menyelesaikan proyek PSN yang mandek menjadikan masyarakat sebagai ladang exploitasi, seluruh beban akibat kebijakan pembangunan insfrastruktur yang hanya menguntungkan para pemodal serta tuan tanah harus ditanggungkan kepada rakyat yang mayoritas notabennya kelas buruh dan kaum tani.
Krisis kronis yang terus terjadi berulang kali karena sistem ekonomi kapital monopoli melemparkan Indonesia ke pasar bebas, sehingga negara tidak berdaya dan terus bergantung pada aliran modal asing. Rezim boneka Jokowi hanya dapat menggantungkan diri dan semakin terikat karena politik hutang dan investasi asing. hal ini dapat kita lihat bagaimana kebijakan kebijakan rezim yang hanya memprioritaskan Proyek Strategis Nasional yang orientasi sebenarnya hanya untuk melancarkan akumulasi modal dan menguntungkan para pemodal dan tuan tanah besar. Juga berbagai macam kebijakan anti rakyat dengan berbagai UU termasuk Minerba, Omnibus Law, PPN dan lain lain.
Negara juga terus melegalitas perampasan perampasan lahan rakyat secara besar besaran Kacaunya perekonomian dunia akibat ulah imprealis tidak dapat dibendung negara. Tidak heran bila segala kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan mulai BBM, gas/LPG, Minyak goreng, beras dan kebutuhan lainnya. Langkah langkah yang diambil rezim pun hanya kebijakan penyesuaian dan hanya penyuntik sesaat krisis kronis yang terjadi. seperti formula Bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan yang hanya mendinginkan sesaat dan tidak mengatasi masalah sesungguhnya, hal ini juga dibenturkan kembali dengan naiknya angka kebutuhan pokok di masyarakat dan Merosotnya ekonomi rakyat serta semakin tingginya inflasi. Kebijakan pajak PPN yang naik sebesar 11% yang semakin menghisap prekonomian rakyat padahal ekonomi rakyat belum pulih paska dampak pandemi covid 19.
Atas dasar keadaan objektif tersebut, kami Afiliasi Sekartaji menuntut DPRD Kota Kediri untuk:
1. Menolak Perpindahan Ibu Kota Baru / IKN
2. Mencabut Kenaikan BBM dan Menuntut Ketersediaan Semua Varian BBM Stabil
3. Mencabut Kenaikan PPN 11% dan Menuntut Pemerintah Untuk Menurunkan Harga Minyak Goreng dan Menstabilkan Ketersediaan Minyak Goreng
4. Wujudkan Reforma Agraria Sejati Dan Membangun Industri Nasional Yang Kuat Dan Mandiri
5. Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat
6. Mendesak dan menuntut DPRD Kota Kediri agar membuat pernyataan sikap yang sama dengan point tuntutan kesatu hingga kelima dan mengirimkan pernyataan resmi atas nama DPRD Kota Kediri tersebut kepada Presiden beserta DPR RI dalam tempo maksimal 4 hari lamanya
7. Apabila dalam kurun 4 hari surat tidak dikirim, maka kami akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan dengan massa yang lebih besar [lsh]
COMMENTS