| Agung Wisnuwardana |
"Menjelang pilpres 2014, mereka merapat ke Jokowi dan partai pemenang pemilu. Termasuk mendorong munculnya anak-anak eks PKI untuk bicara. Kontrak politiknya adalah Jokowi berkomitmen menuntaskan pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966," ujar Agung Wisnuwardana kepada BANGKIT POS Selasa, 26 September 2017.
Menurutnya hal inilah yang melandasi dilaksanakannya Simposium Korban 1965 yang diinisiasi oleh pemerintah. Target mereka adalah rekonsiliasi dan rehabilitasi. "Ini menurut saya absurd karena PKI jelas-jelas terlibat dalam pembantaian 7 jenderal revolusi, terlepas ada provokasi atau tidak. Termasuk juga bagaimana dengan pembantaian besar-besaran yang dilakukan PKI tahun 1948 di Madiun dan sekitarnya?" imbunya.
Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa selepas simposium ini, serasa mereka punya angin segar. Lambang-lambang palu arit berani ditunjukkan secara terbuka, agenda kebudayaan dan seni terkait dengan PKI sebagai kurban 65 ditampilkan terbuka dengan desain menyayat perasaan. "Bahkan sekolah marxisme pun berani ditampilkan," tuturnya.
Agung mengungkapkan jika seminar di YLBHI pun disetting untuk semakin mendorong penuntasan untuk merehabilitasi kurban 1965. "Menurut saya ini juga absurd karena hak-hak sipil eks PKI dan keluarganya sudah dikembalikan sejak reformasi," lanjutnya.
Ia menduga jika mereka juga menuntut hak politik agar diakui. "Apakah ini maknanya mereka ingin agar hak berpartai seperti layaknya PKI tempo dulu dikembalikan? Apakah maknanya mereka ingin hak kebebasan meyakini dan menyebarkan ide dialektika materialisme dan komunisme diakui?" ungkapnya.
Agung juga mengatakan jika yang diinginkan adalah seperti itu, jelas mereka sudah keluar jalur dan merencanakan bangkitnya PKI dan komunisme di Indonesia. "Menurut saya, saat Jokowi melaksanakan proses rekonsiliasi maka ini berarti telah memberikan angin segar bangkitnya PKI dan komunisme," tegasnya.
Agung mengungkapkan jika seminar di YLBHI pun disetting untuk semakin mendorong penuntasan untuk merehabilitasi kurban 1965. "Menurut saya ini juga absurd karena hak-hak sipil eks PKI dan keluarganya sudah dikembalikan sejak reformasi," lanjutnya.
Ia menduga jika mereka juga menuntut hak politik agar diakui. "Apakah ini maknanya mereka ingin agar hak berpartai seperti layaknya PKI tempo dulu dikembalikan? Apakah maknanya mereka ingin hak kebebasan meyakini dan menyebarkan ide dialektika materialisme dan komunisme diakui?" ungkapnya.
Agung juga mengatakan jika yang diinginkan adalah seperti itu, jelas mereka sudah keluar jalur dan merencanakan bangkitnya PKI dan komunisme di Indonesia. "Menurut saya, saat Jokowi melaksanakan proses rekonsiliasi maka ini berarti telah memberikan angin segar bangkitnya PKI dan komunisme," tegasnya.
Apalagi kalo nanti rezim ini memberikan rehabilitasi pada eks PKI dan anasir-anasirnya maka menurutnya betul-betul negeri ini akan memasuki babak baru semacam nasakom di tempo Soekarno.
Dan yang akan jadi korban menurut Agung adalah umat dan ormas Islam, karena sampai kapanpun Islam dan komunisme tidak akan pernah bisa disatukan. Kondisi ini sudah menurtnya mulai terasa saat ini.
Sehingga Agung mengajak kepada masyarakat untuk menolak bangkitnya PKI. "Bagi kawan-kawan yang masih mencintai negeri ini, ayo kita bergerak bersama untuk menolak bangkitnya PKI dan komunisme," pungkasnya. [bp]
COMMENTS