 |
| Hanif Kristianto |
BANGKITPOS.COM, Tak kurang-kurang dana dari pusat digelontorkan ke daerah. Dana itu bisa bersumber dari APBD dan APBN. Sayangnya, dana-dana itu terkadang berlebih dan ngendon di bank. Presiden Jokowi pun prihatin terkait rendahnya penyerapan dana. Padahal di awal penyusuan APBD ada juga RPJMD dan MUSREMBANG.
“Setengah hati untuk rakyat. Padahal suaranya berguna saat pemilu tiba. Imbal baliknya tak sepadan dengan keinginan rakyat, jika dana itu masih saja sisa dan tak terserap,”ungkap Analis Politik dan Media saat dihubungi pada Selasa (15/08/2017).
Hanif menambahkan pendanaan selama ini untuk rakyat pun rawan korupsi dan manipulasi. Beragam rencana pembangunan pun tidak ditunjukan dalam rangka kepentingan rakyat secara multiyears. Proyek-proyek yang ada cenderung bersifat fisik dan berada di sekitar wilayah pemerintahan daerah. Untuk kepentingan rakyat, keputusannya pun cenderung lama dan diskusi berkepanjangan di antara stakeholder.
Pengendonan uang di bank ditengarai agar pihak tertentu meraup bunga tinggi. Selanjutnya bunga bank digunakan untuk kepentingan pribadi dan biaya politik. Sikap seperti ini jika diketahui rakyat, maka ketidakpercayaan rakyat semakin hilang. Rakyat sesungguhnya masih berada pada garis di bawah kesejahteraan.
“Tahun ini saja rakyat berteriak terkait kerusakan jalan raya. Masih ada alasan bahwa ini jalan nasional dan provinsi, sehingga masalah tidak tercepat terselesaikan. Ada juga program jambanisasi, yang tampaknya itu juga tidak akan terealisasi semuanya. Inilah dilema pemerintahan daerah saat ini. Otonomi pun belum memberikan jawaban dalam menuju kesejahteraan,”pungkas Hanif. [didin]
COMMENTS