Prof. Romli: Harusnya Pemerintah Konsisten...Jangan Terima Partai Komunis Vietnam

Sebagian kicauan terkait

BANGKITPOS.COM, Seperti diketahui bersama pemerintah melalui Menkopolhukam telah mengumumkan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada 12 Juli 2017 lalu. Keluarnya Perppu Ormas ini kemudian menjadi legitimasi pembubaran atau pencabutan izin status badan hukum dari Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Adapun Perppu Ormas 2/2017 ini sendiri disusun oleh para ahli, salah satunya oleh Pakar Hukum Prof. Romli Atmasasmita.

Warganet dikejutkan dengan pernyataan Prof. Romli dalam akun twitternya @rajasundawiwaha yang mengkritik pemerintah terkait kunjungan delegasi Partai Komunis (PK) Vietnam.

Baca juga: Prof. Romli: Seharusnya Pemerintah Wajibkan Semua Bioskop Putar Film G30S PKI

Berawal dari kicauan twitter dengan akun @Muhamma3702913 atau Muhammad Syahrir yang mengatakan dalam twitternya pada 22 Agustus 2017 pukul 5.34 WIB, "Stlh mengadu domba antar sesama Islam, kemudian antara yg minoritas n yg mayoritas.Kini antara Negara setumpuk yg sm memusuhi China kmunis."

Dari kicauan tersebut kemudian akun @rajasundawiwaha yang tidak lain adalah akun twitter dari Prof. Romli memberikan tanggapan dengan mengatakan, "harusnya pmth konsisten dgn perpu ormas 2/2017 a.l. larang sebarluaskan paham komunisme/marxisme/leninisme jgn terima PK vietnam??"

Baca juga: Prabowo: Situasi Saat Ini Mirip Dengan Peristiwa Menjelang G30S PKI

Tanggapan Prof. Romli kemudian mengundang warganet untuk ikut berkomentar. Tidak kurang dari 25 balasan menaggapi apa yang Prof. Romli sampaikan. Antara lain:

Akun @Supriyadilkhwan atau TGB For 2019 mengatakan, "Liat sendiri kan Perpu mu itu dipake cm sbg alat gebuk kelompok Islam, ke komunis ya gak mempan."

Akun @HukumDan atau HUKUM MILIK PENGUASA mengatakan, “Perpu yg anda buat tidak bisa dipahami pemerintah. Salah sendiri tidak buat penjelasan dan ulasan tiap tiap pasal. Jadi Katrok kan.”

Akun @didimening atau Boneka Kenthir mengatakan, “Maaf…Prof Romli aja msh kena Tipu sm Rezim, rkyt mah sdh tertipu sjk saat pilpres yg di janjiin masuk surge klo pilih Jkw #RezimTipu.”

Kunjungan dari PK Vietnam sendiri direncakan akan dipimpin oleh Sekjen PK Vietnam Y.M. Tuan Nguyen Phu Trong pada tanggal 22-24 Agustus 2017 yang akan bertemu dengan pemerintah Indonesia khususnya. [as]