![]() |
| Slamet Sugianto Analis PKAD |
“Di sisi transmisi misalnya, banyak jaringan dan alat-alat yang sudah tua karena tiadanya biaya investasi sehingga harus dilakukan overhaul yang akhirnya merugikan masyarakat banyak dengan pemadaman listrik tersebut. Teknologi listrik termasuk teknologi tinggi. Banyak alat-alat yang masih harus diimpor.” Ujarnya kepada BANGKIT POS Jumat (11/8).
Menurut Slamet rendahnya nilai tukar rupiah berakibat pada makin tingginya harga yang harus dibayar untuk investasi di bidang listrik. Padahal APBN terbatas. Dengan alasan itu pemerintah mengundang swasta untuk ikut membangun fasilitas pembangkit dan transmisi. Swasta menjawab undangan ini dengan meminta kontrak karya.
“Selain masalah investasi, masalah lainnya seperti dicabutnya subsidi listrik, korupsi dan efisiensi dalam pengelolaan.” Imbuhnya.
Slamet menegaskan listrik adalah kebutuhan vital masyarakat, tentu tidak bisa dijadikan sebagai komoditi ala kapitalisme yang merugikan rakyat.
“Saat pemerintah memberi kesempatan kepada pihak swasta apalagi swasta asing untuk menguasai komoditi listrik, ini sebagai pengabaian amanah yang diberikan rakyat kepada Negara.”Kata slamet.
Slamet berharap pemerintah memaksimalkan perannya sebagai pelayan rakyat.
“Jika rakyat harus membayar listrik, itu hanya sekadar untuk menutup biaya operasional atau biaya produksi tanpa harus membayar biaya keuntungan. Ini baru prinsip pelayanan yang sangat dibutuhkan.” Ujarnya. [uki]

COMMENTS