Kesepakatan Dengan Freeport Kembali Mentah

Richard D. Akerson

BANGKITPOS.COM, Presiden Direktur Freeport McMoran Richard D Akerson berkirim surat kepada Kementerian Keuangan, yang berisi keberatan Freeport terhadap proposal yang disusun pemerintah terkait detil pelaksanaan kesepakatan divestasi 51% saham Freeport kepada pemerintah Indonesia.

Dari 5 poin catatan keberatan yang diajukan Freeport, kesemuanya itu mengarah pada tata cara, metode, dan valuasi pelepasan saham milik Freeport kepada pemerintah.

Terkait dengan tata cara dan metode pelepasan, Freeport ingin melepaskan sahamnya melalui initial public offering (IPO), sementara pemerintah menginginkan melalui pembelian oleh BUMN atau konsorsium.

Selain itu pemerintah menginginkan penilaian terhadap harga saham divestasi dilakukan berdasarkan pada proyeksi 2021, sementara Freeport menginginkan adanya penilaian berdasarkan proyeksi hingga 2041.

Freeport juga tidak sependapat bahwa saham yang dilepas berasal dari penerbitan saham baru (rights issue) seperti yang diusulkan pemerintah.

"Kami memandang bahwa proposal 28 September itu secara keseluruhan tidak konsisten dengan diskusi dan kesepahamanan kami dengan Pemerintah. Dan proposal ini tidak mencerminkan semangat win-win yang telah menjadi kesepakatan bersama," tulis Richard.

Dengan surat itu, berarti jalan guna merealisasikan kesepakatan besar yang telah dicapai antara Pemerintah dan Freeport pada 29 Agustus lalu, jadi mentah. Tenggat waktu guna menuntaskan detil kesepakatan pada akhir Oktober agar tidak berlanjut ke arbitrase kemungkinan besar terlampaui.

Sehari sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa dirinya berharap semua permasalahan yang terkait dengan Freeport bisa segera diselesaikan. Jika sampai tidak selesai, Jonan meminta Freeport untuk kembali mengajukan extension perundingan.

Menurutnya, Pemerintah optimistis Freeport tidak akan mengajukan perpanjangan perundingan sebab telah mencapai kesepakatan. Namun kenyataannya, ternyata Freeport kini malah mementahkan kembali kesepakatan awal yang telah disusun antara Pemerintah dan Freeport pada akhir Agustus lalu. [mi]