Dalam RDPU DPR, Ormas Islam dan Pakar Hukum Beberkan Borok Perppu Ormas

RDPU di DPR RI tentang Perppu Ormas

BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sejumlah ormas Islam dan pakar hukum tata negara beberkan borok Perppu Ormas, Selasa-Rabu (17-18/10/2017) di Komisi II DPR RI, Jakarta.

Gelombang Penolakan Perppu Ormas 2/2017 Semakin Deras Mengalir
Perppu Ormas Mendapat Penolakan dari Banyak Tokoh
Tokoh Islam Sebut 'Sekali Anggota DPR RI Setuju Perppu Ormas, Akan Mendapat Aliran Dosa Selama Perppu Diterapkan
Argumen Jokowi Soal Perppu Ormas Seperti Tindakan Premanisme
Bahas Perppu 2/2017, Perwakilan Ormas Banten Singgung soal Dosa
Bahas Perppu Ormas di DPR, HTI Ungkap Kontribusinya Selama 25 Tahun
Yusril: Perppu Ormas Melebihi Penjajahan Belanda dan Orba

DDII : Tidak Ada Alasan dan Ancaman Nyata

“Penetapan Perppu Ormas tidak beralasan karena tidak ada ancaman yang nyata bagi negara seperti perang dan tidak ada bencana alam sehingga penyelenggaraan negara terganggu,” kata Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Muhammad Shiddiq, Rabu, seperti dikutip antaranews.com.

Rapat dengan Komisi II DPR, Sejumlah Ormas Tolak Perppu Ormas
Ormas-ormas Ini Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas
Ketika Muhammadiyah dan NU berseberangan di Perppu Ormas
Refly Harun Sarankan DPR Tolak Perppu Ormas, Ini Alasannya
Yusril: Perppu Ormas Jelas Menabrak Konstitusi
Muhammadiyah Tolak Perppu Ormas Karena Tidak Relevan
Cak Nur: Tidak Ada Alasan Bagi DPR Maupun MK Meloloskan Perppu Ormas

PUI: Pembubaran HTI Tanpa Due Process of Law

Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI) Nazar Haris menyebutkan kebijakan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa due process of law karena mengusung ide khilafah, merupakan langkah tidak tepat. “Perlu dipahami dan disadari bahwa khilafah bukan ancaman bagi negara karena, itu merupakan konsep pemerintahan di masa Khulafa Ar-Rasyidin,” katanya, Rabu, seperti dikutip antaranews.com.

Muhammadiyah: Perppu Melanggar Prinsip Check and Balance

Selain itu, menurut perwakilan dari Muhammadiyah Iwan Satriawan, Perppu Ormas melanggar prinsip check and balance dalam bernegara. Ini disebabkan aturan dalam Perppu Ormas telah menghilangkan peran lembaga peradilan dalam proses pencabutan badan hukum suatu ormas. “Dalam hal ini pemerintah tidak hanya jadi pendakwa, tapi juga eksekutor. Ini mengambil peran lembaga yudisial,” katanya, Selasa, seperti diberitakan kompas.com.

Perppu Ormas, DPR: Siapa Berhak Hakimi Anti Pancasila?
Sepakat Dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Yusril Nilai Perppu Ormas Memberangus Demokrasi
PP Muhammadiyah: Perppu Ormas Tak Punya Dasar Hukum Kuat
Perwakilan Muhammadiyah Minta DPR Tidak Mengesahkan Perppu Ormas
Muhammadiyah Tetap Tolak Perppu Ormas, NU Menerima

Yusril Ihza Mahendra: Lebih Kejam dari Penjajah Belanda

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyatakan aturan sanksi dalam Perppu tersebut dinilai melebihi aturan Orde Baru bahkan penjajahan Belanda. “Soal sanksi, partai politik melakukan kejahatan, yang dihukum pimpinannya. Partai Komunis Hindia yang ditangkap Muso. Masyumi dibubarin tak ada satu pun. Ini dalam Perppu Ormas yang ditangkap bukan saja pengurus tapi juga anggota. Sanksi seumur hidup, paling ringan 5 tahun, penjajah Belanda saja, Orde Baru saja tak pernah seperti ini,” katanya, Rabu, seperti dilansir viva.co.id.

Refly Harun: Sebaiknya Perppu Tidak Disetujui DPR

Maka tak aneh, Pakar Hukum Tata Negara Dr Refly Harum, SH, MH, LLM pun memberikan rekomendasi penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. “Sebaiknya perppu tidak disetujui saja,” pungkasnya, Rabu, seperti dipublikasikan republika.co.id. [mn]