 |
| Ilustrasi |
BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merencanakan sejumlah opsi sumber pembiayaan untuk mendanai pembelian divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Sumber pendanaan itu, diantaranya berasal dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Seperti diketahui, dalam divestasi saham PTFI, BUMN dan BUMD akan diprioritaskan untuk memborong sahamnya. Kementerian BUMN sudah menyatakan kesanggupannya untuk membeli saham divestasi PTFI tersebut. Adapun sumber pendanaannya saat ini sedang dikaji beberapa alternatif.
Tiga alternatif sumber pendanaan yang telah disiapkan sebelumnya, yakni Pertama, konsolidasi melalui pembentukan holding perusahaan BUMN tambang. Kedua, melalui perbankan. Ketiga, penerbitan surat berharga korporasi (obligasi) yang nantinya ditunjuk sebagai induk holding usaha pertambangan. Selanjutnya, DPLK menjadi alternatif pendanaan yang keempat.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pendanaan yang dilirik itu berasal dari berbagai DPLK, baik DPLK perusahaan asuransi jiwa maupun DPLK milik bank.
Dia mencontohkan, perusahaan asuransi pelat merah yang memiliki unit usaha pengelolaan dana pensiun atau DPLK bank BUMN, serta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang notabene memiliki program pensiun.
“Bisa melalui obligasi (surat utang), lembaga dana pensiun kan sumber dananya macam-macam. Bisa dari BPJS Ketenagakerjaan, bank atau perusahaan asuransi BUMN,” ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dirilis cnnindonesia, baru-baru ini.
Fajar belum merinci opsi pembiayaan saham Freeport. Yang pasti, pendanaan lewat dapen ini menggenapi tiga skema pembiayaan yang sebelumnya dipertimbangkan pemerintah.
Pertama, konsolidasi melalui pembentukan holding perusahaan BUMN tambang. Kedua, melalui perbankan. Ketiga, penerbitan surat berharga korporasi (obligasi) yang nantinya ditunjuk sebagai induk holding usaha pertambangan.
“Dalam pembelian saham divestasi Freeport, pemerintah pusat menjadi urutan pertama. Kemudian, pemerintah daerah dan BUMN. Jika pemerintah mendukung, maka BUMN siap mengeksekusi secara bertahap hingga mencapai total 51 persen,” terang Fajar.
Sementara, untuk skema perbankan, Fajar mengungkapkan, pemerintah bisa meminta bank-bank pelat merah untuk membiayai aksi pembelian saham sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh perbankan. Sedangkan, untuk skema penerbitan obligasi, kemungkinan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang akan menerbitkan. Dengan syarat, pembentukan holding telah rampung dilakukan.
“Jadi, kalau ada yang bertanya, ‘mampu tidak BUMN?’ Bu Rini bilang, kita mampu, kita punya aset Rp5.600 triliun. Kalau holding, pasti leverage-nya besar. Kalau kurang, bisa pinjam bank BUMN atau melalui obligasi,” imbuhnya. [sm]
COMMENTS