![]() |
| Muhammad Alauddin Azzam dari Civilization Analysis Forum (CAF) |
BANGKITPOS.COM, Publik sedang dihangatkan dengan kunjungan Partai Komunis Vietnam ke Indonesia yang dijadwalkan 22-24 Agustus 2017. Kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam berbagai bidang. Kunjungan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong.
Menurut informasi yang didapat, Otoritas tertinggi Vietnam
itu selama kunjungannya di Indonesia akan melakukan pertemuan bilateral dengan
Presiden Joko Widodo pada 23 Agustus 2017. Selain itu, Sekjen Phu Trong juga
direncanakan bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI, serta berbicara pada
forum bisnis dan akademis.
Menanggapi hal tersebut Pengamat dari Civilization Analysis Forum (CAF) mengatakan tenang adanya kepentingan politik-ekonomi dibalik kunjungan ini.
"Memang, yang murni negara berideologi komunis tinggallah kuba, korut, china. Namun mereka berlalut-larut tidaklah lagi menjadi komunis sejati. China sudah bermain di pasar bebas. Korut terlibat perang dan kepentingan. Kuba sudah berubah juga. Saya melihat ada kepentingan politik-ekonomi yang jelas tertera pada tujuan kunjungan ini. Hati-hati terhadap kerjasama maritim, investasi, dan sebagainya itu. Apalagi dengan Partai Komunis. Kita saja sudah khawatir dengan isu Tenaga Kerja Asing dari China di Indonesia. Ini ditambah kerjasama dengan Partai Komunis Vietnam (PKV). Bagaimana bisa ?" ujarnya kepada BANGKIT POS Rabu, 23 Agustus 2017.
Lebih jauh Azzam menilai tentang kerjasama pasar bebas seperti CAFTA dan lainnya akan memebrikan potensi kerugian bagi Indonesia.
"Saya juga mengamati adanya pasar bebas dan blok-blok pasar seperti CAFTA, NAFTA yang sudah pernah ada. Lalu nanti akan ada pertemuan pemimpin ekonomi APEC yang akan diadakan di Da Nang, Vietnam pada 11-12 November 2017 mendatang akan sangat merugikan negara kita. Jelas sekali. Buktinya keran impor bahan pangan hari ini sudah terbuka lebar. Apalagi pasca pertemuan nanti ? Rugi kita, " imbuhnya.
Azzam kemudian memberikan masukan kepada pemerintah untuk terus menjaga kedaulatan negeri ini. Menurutnya pemerintah harus menjaga sejengkal tanah negeri ini dari pihak lain.
"Begini sajalah, kita ingin negeri kita berdaulat. Tentu saja ingin. Kalau begitu, janganlah kita merelakan tanah sejengkal kita dijaga oleh orang lain. Batas laut kita dilindungi oleh musuh. Bayangkan kalau batas negara dipegang kendali oleh negara berkekuasaan komunis seperti Vietnam. Maritim, perikanan, kawasan kita dijaga oleh mereka ? Katanya kita ingin berdaulat ?" pungkasnya. [as]

COMMENTS