Pakar Hukum Sebut Perppu Ormas 2/2017 Sebagai "Kediktatoran Konstitusional"

Chandra Purna Irawan

BANGKITPOS.COM, Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan, M.H meyebut Perppu Ormas 2/2017 sebagai bentuk "Kediktatoran Konstitusional".

Hal ini disampaikan Chandra pada Senin, 28 Agustus 2017 sebagaimana di nukil dalam sumberhukum.com. Chandra menjelaskan alasan hukum kenapa Perppu Ormas disebut sebagai bentuk "Kediktatoran Konstitusional".

“Upaya membungkam hak sipil (dalam hal ini hak berserikat) melalui peraturan perundang-undang, " ungkapnya.

Lebih lanjut Chandra mengatakan, "membungkam hak berserikat tanpa proses peradilan. Dan telah menghilangkan bagian/proses penting dari jaminan hak berserikat di Indonesia. Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law, equality before the law (kesamaan dihadapan hukum), asas presumption of innocent (praduga tak bersalah), dan prinsip kepastian hukum.”

Chandra juga menjelaskan bahwa dengan dihilangkannya proses peradilan dan kemudian pemerintah memberikan jalur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, maka itu adalah tindakan "premanisme".

"Tindakan seperti diatas adalah tindakan “premanisme” dan telah menghilangkan prinsip negara hukum. logikanya adalah “ hajar -pukul –gebuk dahulu sampai babak belur. setelah babak belur kalau merasa dirugikan silahkan bawa kepengadilan. Jika logikanya seperti diatas maka telah menghilangkan prinsip negara hukum. dan berarti berubah menjadi machstaat (negara kekuasaan). machstaat yaitu hukum dibawah kendali penguasa atau hukum dijadikan alat untuk ‘memukul’ dan melanggengkan kekuasaan, " imbuhnya. [sh]